Metrotvnews.com, Palembang: Ketua Majelis Nasional DPP Partai NasDem Surya Paloh sedih dengan hasil lembaga riset nirlaba The Fund For Peace yang menempatkan Indonesia sebagai negara gagal. Ia meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar menyikapi hasil riset itu dengan arif, dan menunjukan bahwa Indonesia bukan negara yang gagal.
Surya Paloh mengatakan, agar tidak terperosok dalam tangga indeks negara gagal yang lebih jauh, anak bangsa yang masih memiliki komitmen terhadap bangsa ini harus buka mata hati, pikiran, akal sehat, serta kreatifitas yang ada pada dirinya untuk membangun kembali bangsa dan negara.
"Bangsa yang kita cintai ini sedang diuji ketangguhannya. Keberadaanya, kemampuan persatuannya, semua kita sedang diuji. Bahkan dunia menyatakan bangsa ini akan mengalami potensi negara gagal. Dunia memeberikan warning kepada kita. Tentu itu bagi kita anak-anak bangsa, kita tidak mau negara ini disebut negara gagal," kata Surya Paloh dalam arahannya di depan kader dan pengurus Partai NasDem di Palembang, Sumatra Utara, Jum'at (22/6).
Surya Paloh menambahkan, kader Partai NasDem memerlukan kecerdasan dalam menghantarkan sebuah strategi untuk mendapatkan keberhasilan melalui gerakan perubahan bagi bangsa ini. Untuk itu, kader Partai NasDem harus mempersiapkan diri, bergandengan tangan dengan masyarakat, sehingga dalam waktu yang relatif cepat dapat mewujudkan Indonesia gemilang.(wtr5)
Surya Paloh: Indonesia jangan jadi Negara Gagal
Presiden SBY Tiba di Ekuador
Kedatangan Presiden Yudhoyono beserta rombongan disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin Menteri Luar Negeri Ekuador, Ricardo Patino Aroca.
Menurut Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah, kunjungan itu merupakan yang pertama kali bagi Presiden Republik Indonesia semenjak hubungan diplomasi kedua negara dibuka pada 29 April 1980. Kunjungan tersebut sekaligus balasan atas kedatangan Presiden Ekuador ke Indonesia pada 2007.
"Kunjungan kenegaraan Presiden Yudhoyono ke Ekuador diharapkan dapat memperkukuh hubungan dan meningkatkan kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang. Ekuador adalah salah satu negara penting di kawasan Amerika Selatan. Ekuador juga merupakan salah satu anggota FEALAC, sebuah forum kerja sama negara-negara Asia Timur dan Amerika Latin," kata Faizasyah.
Presiden Yudhoyono akan menemui Presiden Rafael Correa Delgado pada Sabtu (23/6) waktu setempat, yang akan dimulai dengan upacara penyambutan di Istana Carondelet.
Presiden Yudhoyono dan Presiden Delgado akan mengadakan pertemuan empat mata yang disusul pertemuan bilateral dengan delegasi masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut akan ditandatangani sejumlah nota kesepahaman atau MoU, diteken pula sampul peringatan.
Sebelum itu, sebagaimana lazimnya kunjungan kepala negara, Presiden Yudhoyono dan Ani Yudhoyono akan meletakkan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan di Plaza de la Independencia.
Sementara itu pada sore harinya Presiden Yudhoyono dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Parlemen Ekuador Fernando Cordero.
Hubungan diplomatik RI-Ekuador dibuka pada 29 April 1980. Indonesia membuka kantor kedutaan di Quito, ibukota Ekuador, pada 11 November 2010, namun Dubes Saut Maruli Gultom baru resmi menempati posnya pada 15 Maret 2012. Sedangkan Dubes Ekuador untuk Indonesia Alberto Calderon Ledesma resmi diangkat pada 1 Februaru 2010.
Indonesia-Ekuador telah memiliki sejumlah perjanjian kerja sama, antara lain di bidang ekonomi dan teknik (2005), pertukaran nota pembentukan komisi bersama (2006), MoU pembentukan konsultasi bilateral (2006), MoU kerja sama energi dan pertambangan (2006), dan MoU kerja sama telekomunikasi (2006).
Kedua negara juga memiliki MoU kerja sama antara pusat pendidikan dan pelatihan Kementerian Luar Negeri RI dan Akademi Diplomatik Ekuador (2006), MoU kerja sama kebudayaan (2006), dan MoU pertukaran nota pemberian bebas visa bagi pemegang paspor biasa (2008).
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut, antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menlu Marty Natalegawa, Mendag Gita Wirjawan, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. (Ant/Wrt3)
Komisi III Desak Jabatan Deputi dan Direktur KPK Diisi
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurunkan standar kualitas calon dalam proses seleksi deputi dan direktur di KPK, agar jabatan kosong di posisi tersebut segera terisi.
Permintaan tersebut disampaikan hampir mayoritas anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat dengan KPK di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Komisi III DPR beralasan, posisi jabatan kosong seperti Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Pencegahan, Direktur Penyelidikan dan Direktur Gratifikasi serta Kepala Biro SDM, harus segera terisi agar beban kerja KPK tidak semakin berat.
Wajar saja, dari dua kali proses seleksi calon pejabat yang dilakukan KPK, belum ditemukan seorang pun yang layak menempati posisi tersebut. Komisi III pun menyarankan dan meminta standar posisi tersebut diturunkan agar posisi kosong paling lambat terisi pada akhir tahun 2012.
Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad berjanji segera mengisi posisi jabatan kosong di KPK paling lambat akhir tahun. Itu pun menurut Abraham Samad karena memang menjadi kebutuhan KPK, bukan karena takut permintaan atau desakan dari Komisi III DPR.(RZY)